Sukses

Ribuan Bikers Turun ke Jalan Tolak Pembatasan Sepeda Motor

Kebijakan pelarangan sepeda motor masih mendapatkan penentangan, salah satunya dari RSA yang bakal menggelar aksi damai yang disebut Gampar.

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk menambah wilayah pelarangan sepeda motor, dan siap diuji coba 12 September 2017 mendatang. Namun, kebijakan ini masih mendapatkan penentangan, dan salah satunya dari Road Safety Association (RSA).

Rencananya, RSA bakal menggelar aksi yang disebut Gerakan Aliansi Menentang Pembatasan Sepeda Motor (GAMPAR), dan bakal diikuti oleh ribuan pengendara sepeda motor (bikers), Sabtu (9/9/2017).

Dalam aksi ini, ribuan bikers bakal melakukan konvoi dari Patung Panahan, Senayan, Lapangan IRTI, dan melakukan orasi di Monas.

Dijelaskan Rio Octaviano, badan kehormatan RSA, peraturan ini memang bentuk diskriminasi yang dilakukan kepada para pemotor. Meskipun, dalam UU diatur pemerintah berhak mengatur ruang gerak motor dan mobil berdasarkan ruang dan waktu.

"Tapi pertanyaannya, kalau mobil dilakukan mekanisme ganji-genap dan motor diberlakukan sepenuhnya. Secara logika sederhana, ini jelas diskriminasi. Jika berdasarkan azas kesetaraan, mobil ganjil-genap harusnya motor juga ganjil-genap," jelas Rio saat berbincang dengan Liputan6.com, melalui sambungan telepon, Selasa (5/9/2017).

Lanjut Rio, jika berbicara aksi damai tersebut, merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Pasalnya, pihaknya memang tidak serta-merta muncul, dan melakukan aksi demo karena ini sudah dilakukan sejak 2007 dan 2010 lalu.

"Kita tidak tiba-tiba muncul dan langsung demo, aksi ini sudah dilakukan saat 2007 dan 2010, saat itu bernama aliansi bikers anti diskriminasi. Saat 2007 memang tidak banyak, namun 2010 sekitar seribuan bikers dan berhasil membuat Foke (mantan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo), tidak jadi mengeluarkan pembatasan sepeda motor di Jalan Sudirman-Thamrin," tambah Rio.

Simak Juga Video Menarik Berikut Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Tidak Diajak Bicara

Lalu, ketika 2014, tiba-tiba muncul Perda Nomor 5, terkait pelarangan sepeda motor di Jalan Protokol. Anehnya, ketika berbicara terkait peraturan ini sebelum disahkan, para pengguna sepeda motor ini tidak dilibatkan pembicaraan.

"Saat itu, tidak ada perwakilan dari masyarakat pengendara sepeda motor, dan hanya ada komunitas pejalan kaki dan kualitas udara, jadi saat itu pelarangan ini dilakukan dengan sepihak, tanpa melibatkan masyarakat pengguna sepeda motor," pungkasnya.

Rencananya, target bikers untuk aksi ini sekitar 5.000 motor. Namun, hingga saat ini yang sudah terdaftar sekitar 1.000 bikers.

"Kami khawatir peserta saat hari, karena poster kita juga sudah tersebar di dunia maya. Malahan, di FP kita sudah 100 ribuan orang yang berniat hadir. Nanti malam baru akan kita update lagi para peserta aksinya," pungkasnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.